Negara berserta isinya

Tugas  P. Kewarganegaraan

Nama     : Ridwan Ardiansyah

Npm       : 11208051

Berawal dari kodrat sebagai makhluk sosial dalam perkembangannya manusia menyebutkan dirinya sebagai bagian dari bangsa tertentu. Bangsa terbentuk karena semakin bertambahnya jumlah manusia yang dikuti oleh kompleksnya kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia yang semakin berkembang. Bangsa menurut beberapa ahli ialah :

  • Hans kohn, menyatakan bahwa bangsa terjadi karena persamaan ras, bahasa, adat istiadat dan agama yang merupakan pembeda bangsa yang satu dengan bangsa yang lain.
  • Otto Bauer, menyatakan bahwa bangsa terbentuk karena adanya suatu persamaan karakter, watak dimana ia tumbuh karena adanya persatuan pengalaman
  • Ernest renant, menyatakan bahwa bangsa suatu nyawa, akal yang terjadi dari dua hal yakni rakyat yang menjalankan suatu riwayat dan rakyat yang mempunyai kemauan atau keinginan hidup untuk menjadi satu.

Jadi dapat disimpulkan dari ketiga ahli tersebut bahwasannya bangsa ialah penggolongan atau suatu persamaan karakter, ras, bahasa, adat istiadat dan agama dimana ia tumbuh dari riwayat yang sama serta pengalaman dan pembadaan ciri khas dari bangsa yang satu dengan bangsa yang lain.

Di dalam suatu negara tidak hanya di dominasi oleh satu bangsa yang hidup dan tinggal melainkan lebih banyak dari yang kita bayangkan contohnya negara kita, indonesia. suku bangsa yang ada kurang lebih ada tiga ratus delapan puluh sembilan suku bangsa yang tersebar dinusantara, bagaimana dengan suku bangsa dunia pastinya lebih banyak lagi. Perbedaan bangsa ini terjadi karena salah satunya faktor geografis, sekelompok orang yang tinggal disuatu tempat dengan kelompok lain yang jaraknya sulit terjangkau dan jauh pasti ada perbedaan yang terjadi mulai dari bahasa dan yang lainnya. Dahulu kala pada sistem kerjaan masih diberlakukan satu bangsa, karena kerajaan itu cakupannya lebih kecil daripada negara yang ada pada saat ini.

Nah sekarang apa ya perbedaan negara dengan kerajaan?kata – kata tersebut sering ditanyakan waktu kita belajar di sekolah pada mata pelajaran sejarah atau ppkn. Sebenarnya perbedaan kerajaan dan negara itu tidak berbeda jauh kalau kerajaan adalah bentuk negara pada zaman dahulu, jumlah wilayahnya kecil, dan sistem pemerintahannya masih sederhana ketimbang negara

Menurut etimologi kata negara berasal dari kata State (inggris), status atau statum (latin) yang memiliki arti melekatkan dalam keadaan berdiri, menempatkan atau membuat berdiri. Menurut Prof. Mr. soenarko negara ialah organisasi masyarakat yang mempunyai daerah tertentu dimana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai sebuah kedaulatan. Jadi negara itu merupakan suatu wilayah dipermukaan bumi yang kekuasaannya baik politik, ekonomi sosial maupun budaya diatur oleh pemerintah yang berada di wilayah tersebut.

Tugas utama negara ialah mengatur dan menertibkan gejala-gejala dalam masyarakat yang bertentangan satu sama lainnya dan Mengatur dan menyatukan kegiatan manusia dan golongan untuk menciptakan tujuan bersama yang disesuaikan dan diarahkan pada tujuan negara. Negara sebagai sebuah organisasi kekuasaan tertinggi memiliki sifat khusus yang tidak melekat pada organisasi lain, sifat tersebut melekat pada negara karena penjelmaaan (manifestasi) dari kedaulatan yang dimilikinya. Adapun sifat negara ialah

  • sifat memaksa, artinya negara mempunyai kekuasaan untuk menguunakan kekerasan fisik secara legalagar tercapai ketetiban dalam masyarakat dan mencegah timbulnya anarki
  • sifat monopoli, artinya negara mempunyai hak kuasa tunggal dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat
  • sifat mencangkup semuanya, artinya semua peraturan perundang – undangan mengenai semua orang tanpa kecuali.

Dari jumlah Negara di dunia sebanyak kurang lebih 210 negara, memiliki bentuk Negara dan bentuk kenegaraan yang berbeda – beda pula termasuk Indonesia menganut bentuk Negara yang berbeda. Disebut bentuk Negara jika hubungan suatu Negara ke dalam (dengan daerah – daerahnya) maupun ke luar (dengan Negara lain) ikatannya merupakan suatu Negara sedangkan bentuk kenegaraan ialah jika hubungan ke dalam mapun keluar ikatanya merupakan suatu Negara.

Bentuk Negara :

a. Negara Kesatuan (Unitaris)

Negara Kesatuan adalah negara bersusunan tunggal, yakni kekuasaan untuk mengatur seluruh daerahnya ada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat memegang kedaulatan sepenuhnya, baik ke dalam maupun ke luar. Hubungan antara pemerintah pusat dengan rakyat dan daerahnya dapat dijalankan secara langsung. Dalam negara kesatuan hanya ada satu konstitusi, satu kepala negara, satu dewan menteri (kabinet), dan satu parlemen. Demikian pula dengan pemerintahan, yaitu pemerintah pusatlah yang memegang wewenang tertinggi dalam segala aspek pemerintahan. Ciri utama negara kesatuan adalah supremasi parlemen pusat dan tiadanya badan-badan lain yang berdaulat.Negara kesatuan dapat dibedakan menjadi dua macam sistem, yaitu Sentralisasi, dan Desentralisasi.

Dalam negara kesatuan bersistem sentralisasi, semua hal diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, sedangkan daerah hanya menjalankan perintah-perintah dan peraturan-peraturan dari pemerintah pusat. Daerah tidak berwewenang membuat peraturan-peraturan sendiri dan atau mengurus rumah tangganya sendiri. Keuntungan sistem sentralisasi:

1.  adanya keseragaman (uniformitas) peraturan di seluruh wilayah negara;

2. adanya kesederhanaan hukum, karena hanya ada satu lembaga yang berwenang membuatnya;

3.  penghasilan daerah dapat digunakan untuk kepentingan seluruh wilayah negara.

Kerugian sistem sentralisasi:

  1. bertumpuknya pekerjaan pemerintah pusat, sehingga sering menghambat kelancaran jalannya pemerintahan;
  2. peraturan/ kebijakan dari pusat sering tidak sesuai dengan keadaan/ kebutuhan daerah;
  3. daerah-daerah lebih bersifat pasif, menunggu perintah dari pusat sehingga melemahkan sendi-sendi pemerintahan demokratis karena kurangnya inisiatif dari rakyat;
  4. rakyat di daerah kurang mendapatkan kesempatan untuk memikirkan dan bertanggung jawab tentang daerahnya;
  5. keputusan-keputusan pemerintah pusat sering terlambat.

Dalam negara kesatuan bersistem desentralisasi, daerah diberi kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri (otonomi, swatantra). Untuk menampung aspirasi rakyat di daerah, terdapat parlemen daerah. Meskipun demikian, pemerintah pusat tetap memegang kekuasaan tertinggi.

Keuntungan sistem desentralisasi:

  1. pembangunan daerah akan berkembang sesuai dengan ciri khas daerah itu sendiri;
  2. peraturan dan kebijakan di daerah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah itu sendiri;
  3. tidak bertumpuknya pekerjaan pemerintah pusat, sehingga pemerintahan dapat berjalan lancar;
  4. partisipasi dan tanggung jawab masyarakat terhadap daerahnya akan meningkat;
  5. penghematan biaya, karena sebagian ditanggung sendiri oleh daerah.

Sedangkan kerugian sistem desentralisasi adalah ketidakseragaman peraturan dan kebijakan serta kemajuan pembangunan.

b.   Negara Serikat (Federasi)

Negara Serikat adalah negara bersusunan jamak, terdiri atas beberapa negara bagian yang masing-masing tidak berdaulat. Kendati negara-negara bagian boleh memiliki konstitusi sendiri, kepala negara sendiri, parlemen sendiri, dan kabinet sendiri, yang berdaulat dalam negara serikat adalah gabungan negara-negara bagian yang disebut negara federal.

Setiap negara bagian bebas melakukan tindakan ke dalam, asal tak bertentangan dengan konstitusi federal. Tindakan ke luar (hubungan dengan negara lain) hanya dapat dilakukan oleh pemerintah federal.

Ciri-ciri negara serikat/ federal:

  1. tiap negara bagian memiliki kepala negara, parlemen, dewan menteri (kabinet) demi kepentingan negara bagian;
  2. tiap negara bagian boleh membuat konstitusi sendiri, tetapi tidak boleh bertentangan dengan konstitusi negara serikat;
  3. hubungan antara pemerintah federal (pusat) dengan rakyat diatur melalui negara bagian, kecuali dalam hal tertentu yang kewenangannya telah diserahkan secara langsung kepada pemerintah federal.

Dalam praktik kenegaraan, jarang dijumpai sebutan jabatan kepala negara bagian (lazimnya disebut gubernur negara bagian). Pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dengan negara bagian ditentukan oleh negara bagian, sehingga kegiatan pemerintah federal adalah hal ikhwal kenegaraan selebihnya (residuary power).

Pada umumnya kekuasaan yang dilimpahkan negara-negara bagian kepada pemerintah federal meliputi:

  1. hal-hal yang menyangkut kedudukan negara sebagai subyek hukum internasional, misalnya: masalah daerah, kewarganegaraan dan perwakilan diplomatik;
  2. hal-hal yang mutlak mengenai keselamatan negara, pertahanan dan keamanan nasional, perang dan damai;
  3. hal-hal tentang konstitusi dan organisasi pemerintah federal serta azas-azas pokok hukum maupun organisasi peradilan selama dipandang perlu oleh pemerintah pusat, misalnya: mengenai masalah uji material konstitusi negara bagian;
  4. hal-hal tentang uang dan keuangan, beaya penyelenggaraan pemerintahan federal, misalnya: hal pajak, bea cukai, monopoli, matauang (moneter);
  5. hal-hal tentang kepentingan bersama antarnegara bagian, misalnya: masalah pos, telekomunikasi, statistik.

Menurut C.F. Strong, yang membedakan negara serikat yang satu dengan yang lain adalah:

  1. cara pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian;
  2. badan yang berwenang untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul antara pemerintah federal dengan pemerintah negara bagian.

Berdasarkan kedua hal tersebut, lahirlah bermacam-macam negara serikat, antara lain:

  1. negara serikat yang konstitusinya merinci satu persatu kekuasaan pemerintah federal, dan kekuaasaan yang tidak terinci diserahkan kepada pemerintah negara bagian. Contoh negara serikat semacam itu antara lain: Amerika Serikat, Australia, RIS (1949);
  2. negara serikat yang konstitusinya merinci satu persatu kekuasaan pemerintah negara bagian, sedangkan sisanya diserahkan kepada pemerintah federal. Contoh: Kanada dan India;
  3. negara serikat yang memberikan  wewenang kepada mahkamah agung federal dalam menyelesaikan perselisihan di antara pemerintah federal dengan pemerintah negara bagian. Contoh: Amerika Serikat dan Australia;
  4. negara serikat yang memberikan kewenangan kepada parlemen federal dalam menyelesaikan perselisihan antara pemerintah federal dengan pemerintah negara bagian. Contoh: Swiss.

Persamaan antara negara serikat dan negara kesatuan bersistem desentralisasi: 1) Pemerintah pusat sebagai pemegang kedaulatan ke luar; 2) Sama-sama memiliki hak mengatur daerah sendiri (otonomi).

Sedangkan perbedaannya adalah: mengenai asal-asul hak mengurus rumah tangga sendiri itu. Pada negara bagian, hak otonomi itu merupakan hak aslinya, sedangkan pada daerah otonom, hak itu diperoleh dari pemerintah pusat.

Unsur -  unsur pembentuk negara

Ada beberapa standar minimal yang harus dipenuhi agar agar sesuatu dapat disebut sebuah negara, syarat tersebut berlaku umum  dan penting. Syarat – syarat pembentuk negara digolongkan menjadi dua yaitu unsur konstitutif  dan unsur deklaratif. Unsur konstitutif terbentuknya negara adalah unsur yang mutlak harus ada pada saat negara didirikan, meliputi rakyat, wilayah, pemerintahan yang berdaulat, dan pengakuan dari negara lain. Adapun unsur deklaratif  adalah unsur yang tidak mutlak ada pada saat negara berdiri tetapi unsur ini boleh dipenuhi atau menyusul dipenuhi setelah Negara berdiri, unsure deklaratif ialah pengakuan dari negara lain.

1. Memiliki wilayah,

Wilayah merupakan unsur mutlak suatu negara,  jika warga negara merupakan dasar personal suatu negara. Maka wilayah merupakan landasan material atau landasan fisik negara. Suatu bangsa nomaden (selalu berpindah – pindah) tidak mungkin mempunyai negara walaupun mereka memiliki warga dan bangsanya sendiri.

Luas wilayah negara ditentukan oleh perbatasan, di dalam batas – batas itu negara menjalankan yurisdifikasi teritorial atas orang dan benda yang berada dalam wilayah itu, kecuali  beberapa golongan orang yang dibebaskan dari yurisdifikasi. Contohnya adalah perwakilan diplomatik negara asing dengan harta benda mereka. Wilayah negara secara umum dapat dibedakan atas wilayah  laut, daratan, udara dan wilayah ekstrateritorial.

2. Memiliki rakyat

Rakyat suatu negara adalah semua orang yang secara nyata berada dalam wilayah suatu negara yang tunduk dan patuh pada peraturan dalam negara tersebut. Rakyat suatu negara dibedakan atas :

  • Penduduk adalah orang – orang yang berdomisili secara tetap dalam wilayah negara  untuk jangka waktu yang lama. Di Indonesia penduduk yang mempunyai status kewarganegaraan disebut sebagai Warga Negara Indonesia (WNI)yaitu orang – orang indonesia asli atau Warga Negara Asing (WNA), seperti orang yang bekerja dan tinggal menetap  menetap di indonesia. Di Indonesia keberadaan penduduk  di buktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi yang telah berusia 17tahun. Penduduk  dalam suatu Negara dapat dibedakan lagi menjadi warga negara dan bukan warga negara, warga negara disni maksudnya yaitu orang yang secara sah menurut hokum menjadi anggoto suatu negara dengan status kewarganegaraan warga negara asli atau warga negara keturunan asing sedangkan  bukan warga negara adalah mereka yang menurut hukumdiakui tidak atau bukan menjadi warga suatu negara. Status kewarganegaraan meraka yakni Warga Negara Asing.

Siapakah yang tergolong menjadi warga negara suatu bangsa?ada dua kriteria yang umum digunakan untuk menentukan siapa – siapa saja yang menjadi warga negara suatu negara, yaitu berdasarkan atas kelahiran dan naturalisasi. Kelahiran dibagi lagi menjadi dua, yakni ius sanguinis (menurut keturunan darah) dan ius soli (tempat lahir). Kriteria yang didasarkan atas ius sanguinis atau hukum darah (law of the blood) atau asas keturunan keibu-bapaan adalah asas yang menetapkan adalah seseorang mempunyai asas kewarganegaraan menurut kewarganegaraan orang tuanya tanpa mengindahkan tempat ia lahir, negara yang menggunakan asas ini adalah Indonesia dan RRC. Sedangkan yang didasarkan atas asas ius soli(hukum tempat lahir, law of the soil) adalah tempat lahir menentukan kewarganegaraan,negara yang menggunkan asas ini adalah negara Ingris dan Australia.

Adapun naturalisasi atau pewarganegaraan adalah suatu perbuatan yang menyebabkan seseorang memperoleh kewarganegaraan dinegara lain. Misalnya kewarganegraan Indonesia dapat diperoleh dengan jalan pewarganegaraan sebagaimana ditentukan dalam UU kewarganegaraan No.62 tahun 1958 pasal 4,5,6 dimana dilakukan dengan jalur perkawinan.

Selain itu ada kemungkinan seseorang tidak memiliki kewarganegaraan (Apatride) contohnya keturunan bangsa A (ius soli) lahir dinegara B(ius sangius), orang tersebut bukan warga Negara A dan tidak pula warga negara B. cara mengatasinyua orang tersebut harus melakukan tindakan secara aktif agar memiliki kewarganegaaran atau secara tidak aktif yaitu bahwa orang yang berada dalam suatu negarasudah dengan sndirinya dianggap warga Negara  tanpa melakukan tindakan hukum.

ada juga yang memiliki kewarganegaraan rangkap(bipartaid), contohnya Seorang keturunan bangsa A(ius sangius) lahir dinegara B(ius soli). Karena ia keturunan negara A ia dianggap sebagai warga negara A, dilain pihak negara D juga menganggap sebagai warga negara karena lahir dinegara tersebut . Dalam kasus ini seseorang warga negara memilik hak opsi(hak memilih sesuatu kewarganegaraan atau stelsel aktif) dan juga ia memilkihak repudasi (hak menolak suatu kewarganegaraan).

  • Bukan penduduk, adalah mereka yang berada dalam suatu negara tidak secara menentap atau tinggal disuatu  wilayah negara hanya untuk sementara waktu. Status kewarganegaraann yang dimiliki ialah WNA. Contohnya turis asing yang sedang berlibur disuatu negara.

Perlu diketahui bahwa warga negara  dari suatu negara tidak selalu menjadi penduduk negara tersebut. Misalnya seseorang WNI yang bekerja di Malaysia tetap menjadi warga negara Indonesia walaupun sudah bukan penduduk Indonesia lagi. Sebalknya penduduk suatu negara tidak selalu merupakan warga negara dari negara yang ia tinggal. Misalnya seorang  Belanda yang menetap di Indonesia mepupakan penduduk Indonesia walaupun ia tetap warga negara belanda.

3. Pemerintah yang berdaulat

Kedaulatan adalah kekuasaan  tertinggi dalam suatu negara yang berlaku terhadap wilayah  dan segnap rakya Negara. Menurut jean bodin ada empat sifat kedaulata negara yaitu :

  • Asli, artinya kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi
  • Permanen, artinya kekuasaan itu tetap ada selama Negara itu berdiri walaupun kedaulatan Negara tersebut berganti – ganti.
  • Tunggal (bulat), artinya kekuasaan merupakan satu – satunya kekuasaan tertinggi dalam Negara yang tidak dibagi – bagi kepada badan lain
  • Tida terbatas, arinya kekusaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain

Adapun  kedaulatan yang dimiliki pemerintah  dpat dibagi berupa :

  • Kedaulatan kedalm, artinya pemerintah memiliki kewenangan tertinggi dalam mengatur dan menjalankan organisasi Negara sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
  • Kedaulatan keluar, artinya pemerintah berkuasa bebas tidak terikat dan tidak tunduk kepda kekuaaan lain. Pemerintah juga harus menghormati kekuasaan Negara yang bersangkutan dengan tidak mencampuri urusan dalam negerinya

4. Pengakuan dari negara lain.

Pengakuan dari negara lain bisa memungkinkan hubungan antar negara yang bersifat diplomatik, dagang, kebudayaan dan yang lainnya. Pengakuan tidak turut mendirikan negara melainkan hanya menerangkan yang bersifat deklaratif bukan konstitutif Pengakuan dari negara lain merupakan unsur yang memperkuat terbentuknya suatu negara agar dapap dikenali oleh negara lain. Pengakuan negara terbagi menjadi dua macam.

  • Pengakuan de facto, penagkuan berdasarkan kenyataan yang ada atau fakta yang sungguh – sungguh nyata tentang berdirinya suatu Negara.

1. pengakuan d de facto bersifat tetap adalah pengakuan dari negara lain terhadap suatu negera yang hanya bisa menimbulan dilapangan perdangan dan ekonomi

2. pengakuan defacto bersifat sementara adalah pengakuan yang diberikan oleh Negara lain tanpa melihat tanpa melihat perkembangan negara tersebut. Apabila Negara tersebut hancur maka negara lain akan menarik pengakuan.

3. pengakuan de jure bersifat tetap adalah pengakuan dari negara lain yang berlaku untuk selamanya  karena kenyataan yang menunjukan adanya pemerintahan yang stabil.

4. Pengakuan de jure bersifat penuh adalah terjadinya hubungan antarnegara yang mengakui dan diakui dalam hubungan dagang, ekonomi dan diplomatik.

  • Pengakuan de jure, pengakuan berdasarkan pernyataan resmi menurut hukum internasiaonal.

Jadi kaitannya bangsa, negara, warga negara dan penduduk sangat erat hubunganya seorang warga negara belum tentu menjadi penduduk disuatu negara dan juga kebalikannya. Setiap negara memiliki penduduk atau warga negara dari  suku bangsa yang ada berbeda – beda.

Daftar Pustaka  :

  • Listyarti, Retno ( 2004). Pendidikan Kewarganegaraan SMA untuk kelas X. Jakarta : Esis

2 Comments

  1. makasih kak..
    soalnya aku dapet tugas ttg pembentukan negara..

  2. makci ya kak aku dpt info yg bgs nelvhie


Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.