brantas KORUPSI

Pada 28 Oktober 1977, ribuan polisi Hongkong turun ke jalan. Mereka mendemo kantor Independent Commission Against Corruption Hongkong, merusak gedung ICAC, dan melukai para pegawai ICAC. Komisi Antikorupsi Hongkong telah menangkapi dan menyeret ribuan polisi yang terlibat dalam korupsi dan pemerasan ke pengadilan. Bahkan, ICAC berhasil menangkap dan membawa pulang Peter Fitzroy Godber, kepala polisi yang punya aset 4,3 juta dollar Hongkong dan menyembunyikan 600.000 dollar AS di sebuah bank di Kanada.

Tindakan agresif ICAC menimbulkan perlawanan dari polisi dan tekanan luar biasa dari polisi. Para polisi menuntut kepada Gubernur Sir Murray McLehose agar mengeluarkan amnesti untuk korupsi. Kini Hongkong menjadi tempat bersih dari korupsi dan ICAC menjadi percontohan banyak negara yang punya komitmen memberantas korupsi.

Korupsi telah menjadi musuh banyak negara. Sejumlah negara bahkan memfokuskan pembersihan aparat penegak hukum, seperti jaksa dan polisi.

Presiden Meksiko Felipe Calderon yang mulai menjabat pada 1 Desember 2006 menyadari betul bahwa masa depan demokrasi Meksiko dipertaruhkan bila Pemerintah Meksiko tidak lekas memberantas korupsi dan kejahatan terorganisasi.

”Apa yang dipertaruhkan kini bukan hanya hasil sebuah pemilu, melainkan masa depan demokrasi. Bertahun-tahun… kejahatan dan korupsi dibiarkan tumbuh meluas dan merasuk. Mungkin orang mengira, korupsi ini adalah suatu hal yang bisa dikendalikan,” ujar Calderon.

Beberapa jam setelah Calderon memperingatkan mengenai korupsi, agen federal menangkap sedikitnya 50 anggota polisi lokal dan negara bagian di Negara Bagian Hidalgo.

Banyak kepala negara kini menyadari, tanpa memberantas korupsi dan kejahatan terorganisasi, pemerintahan dan negara yang mereka kelola tidak akan pernah maju. Hanya akan berjalan berputar-putar. Untuk itu, banyak kepala negara berkomitmen ingin memutus rantai korupsi.

Namun, upaya mereka tidak mudah. Perlawanan para koruptor dan instansi yang dibersihkan pastilah muncul. ICAC dan juga Pemerintah Hongkong mendapat perlawanan keras dari aparat kepolisian ketika tindakan tegas mereka membersihkan tubuh kepolisian.

Upaya di Indonesia

Di Indonesia, upaya pemberantasan korupsi selalu berujung pada kematian lembaga antikorupsi. Pada tahun 1967, pemerintah membentuk Tim Pemberantasan Korupsi yang dipimpin Jaksa Agung Sugih Arto. Penasihatnya adalah Menteri Kehakiman, Panglima ABRI, dan Kepala Polri. Kemudian tim ini dibubarkan.

Tahun 1970, Soeharto membentuk Komisi Empat yang terdiri dari empat tokoh, yaitu Mohammad Hatta, Anwar Tjokroaminoto, Herman Johannes, dan Soetopo Yoewono. Tak tanggung- tanggung, Hatta langsung ditunjuk menjadi ketua dan ditugasi menemukan penyimpangan di Pertamina, Bulog, serta penebangan hutan. Meskipun hasilnya cukup menggembirakan, Komisi Empat akhirnya dibubarkan. Pada saat yang bersamaan, eksponen Angkatan 66 mendirikan Komisi Antikorupsi. Akbar Tandjung duduk menjadi salah seorang anggota.

Tahun 1977, pemerintah melaksanakan Operasi Penertiban (Opstib) untuk memberantas korupsi. Tahun 1982, pemerintah membentuk tim gabungan yang beranggotakan Pangkopkamtib, Ketua MA, Jaksa Agung, Kepala Polri, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. Tim ini mengambang karena keputusan presiden pembentukannya tidak pernah keluar.

Pada zaman Presiden Abdurrahman Wahid dibentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) di bawah Jaksa Agung dengan anggota jaksa, polisi, serta wakil masyarakat. Akhirnya, TGPTPK dibubarkan pada tahun 2001 setelah gugatan judicial review terhadap pembentukan TGPTPK dikabulkan Mahkamah Agung. TGPTPK mendapat perlawanan karena sebelumnya mengungkap kasus Endin mencuat, yaitu pemerasan yang dilakukan para hakim agung kepada Endin.

Hancurnya lembaga antikorupsi ini mulai terjadi jika mereka sudah menyentuh kelompok tertentu. Pelajaran dari bubarnya TGPTPK, misalnya, mereka hancur dan dibubarkan ketika mereka menyentuh kelompok para hakim yang diduga masih terlibat dalam praktik perdagangan perkara dan mafia peradilan.

Akhir tahun 2003, sejarah baru tertulis, Komisi Pemberantasan Korupsi terbentuk. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, komisi antikorupsi ini mulai bekerja sejak awal tahun 2004. Kini, KPK berada di ujung tanduk. Bahkan, meski komisi ini sudah mampu menggetarkan para koruptor dengan tindakan-tindakannya yang spektakuler, serangan balik tak henti-hentinya selalu ditujukan kepada komisi ini.

Gebrakan KPK

Prestasi KPK telah membuat sejumlah kalangan, tak cuma koruptor, bahkan kalangan pemerintah dan partai politik di DPR, pun mulai merasa gerah. Terlebih ketika KPK mulai…

Money can buy a house, but not a home.

Money can buy a bed, but not sleep.

Money can buy a clock, but not time.

Money can buy a book, but not knowledge.
Money can buy food, but not an appetite.

Money can buy position, but not respect.

Money can buy blood, but not life.

Money can buy medicine, but not health.

Money can buy sex, but not love.

Money can buy insurance, but not safety.

Leave a comment

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s