WAJAH KOPERASI TANI DAN NELAYAN DI INDONESIA SEBUAH TINJAUAN KRITIS

Latar Belakang

 

Meskipun koperasi pertanian pernah menjadi model pengembangan pada tahun 1960an hingga awal tujuh puluhan, namun pada dasarnya koperasi pertanian di Indonesia diperkenalkan sebagai bagian dari dukungan terhadap sektor pertanian. Sejak dahulu sektor pertanian di Indonesia selalu didekati dengan pembagian atas dasar sub-sektor seperti pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan. Cara pengenalan dan penggerakan koperasi pada saat itu mengikuti program pengembangan komoditas oleh pemerintah. Sehingga terlahir koperasi pertanian, koperasi kopra, koperasi karet, koperasi nelayan dan lain-lain. Dua jenis koperasi yang tumbuh dari bawah dan jumlahnya terbatas ketika itu adalah koperasi peternakan sapi perah dan koperasi tebu rakyat. Kedua-duanya mempunyai ciri yang sama yaitu menghadapi pembeli tunggal pabrik gula dan konsumen kota.

Pada sub sektor pertanian tanaman pangan yang pernah diberi nama “pertanian rakyat” praktis menjadi instrumen untuk menggerakkan pembangunan pertanian, terutama untuk mencapai swasembada  beras. Hal serupa juga di ulang oleh pemerintah Orde Baru dengan mengaitkan dengan pembangunan desa dan tidak lagi terikat ketat dengan Departemen Pertanian seperti pada masa Orde Lama dan awal Orde Baru. Tugas koperasi pertanian ketika itu adalah menyalurkan sarana produksi pertanian terutama pupuk, membantu pemasaran yang kesemuanya berkaitan dengan program pembangunan sektor pertanian dan “pengerakannya” kepada koperasi selalu apabila gagal dilaksanakan sendiri atau langsung oleh pemerintah, contoh padi sentra, kredit BIMAS hingga distribusi pupuk.

KUD sebagai koperasi berbasis wilayah jumlahnya hanya 8620 unit dan pendiriannya memang tidak terlalu luas. Hingga menjelang dicabutnya Inpres 4/1984 KUD hanya mewakili 25% dari jumlah koperasi yang ada ketika itu, namun dalam hal bisnis mereka mewakili sekitar 43% dari seluruh volume bisnis koperasi di Indonesia. KUD meskipun bukan koperasi pertanian namun secara keseluruhan dibandingkan koperasi lainnya tetap lebih mendekati koperasi pertanian dan karakternya sebagai koperasi berbasis pertanian juga sangat menonjol. Diantara koperasi yang ada di Indonesia yang jumlahnya pada saat ini lebih dari 103 ribu unit, KUD termasuk yang mempunyai jumlah KUD aktif tertinggi yaitu 92% atau sebanyak 7931 unit KUD pada saat ini tidak berbeda dengan koperasi lainnya dan tidak memperoleh privilege khusus, tidak terikat dengan wajib ikut program sektoral, sehingga pada dasarnya sudah menjadi koperasi otonomi yang memiliki rata-rata anggota terbesar.

Koperasi pertanian yang digerakan melalui pengembangan kelompok tani setelah keluarnya Inpres 18/1998 mempunyai jumlah yang besar, namun praktis belum memiliki basis bisnis yang kuat dan mungkin sebagian sudah mulai tidak aktif lagi. Usaha mengembangkan koperasi baru di kalangan tani dan nelayan selalu berakhir kurang menggembirakan. Mereka yang berhasil jumlah terbatas dan belum dapat dikategorikan sebagai koperasi pertanian sebagai mana lazimnya koperasi pertanian di dunia atau bahkan oleh KUD-khusus pertanian yang ada.

 

Posisi Pertanian  Kini dan Ke Depan

Posisi sektor pertanian sampai saat ini tetap merupakan penyedia lapangan kerja terbesar dengan sumbangan terhadap pembentukan produksi nasional yang kurang dari 19%. Jika dimasukkan keseluruhan kegiatan off form yang terkait dan sering dinyatakan sebagai sektor agribisnis juga hanya mencakup 47%, sehingga dominasi pembentukan nilai tambah juga sudah berkurang dibandingkan dengan sektor-sektor di luar pertanian. Isue peran pertanian sebagai penyedia pangan, bentuk ketahanan pangan juga menurun derajat kepentingan nya.

Ditinjau dari unit usaha pertanian terdapat 23,76 juta unit atau 59% dari keseluruhan unit usaha yang ada. Disektor pertanian hanya terdapat 23,76 juta usaha kecil dengan omset dibawah 1 miliar/tahun dimana sebagian terbesar dari usaha tersebut adalah usaha mikro dengan omset dibawah Rp. 50 juta/thn. Secara kasar dapat diperhitungkan bahwa hanya sekitar 670 ribu unit usaha kecil di sektor pertanian yang bukan usaha mikro, oleh karena itu daya dukungnya sangat lemah dalam memberikan kesejahteraan bagi para pekerja. Sementara itu penguasaan tanah berdasarkan sensus pertanian 1993 sekitar 43% tanah pertanian berada di tangan 13% rumah tangga dengan pemilikan diatas 1 hektar saja. Sehingga petani besar sebenarnya potensial dilihat sebagai modal untuk menjadi lokomotif pembangunan pertanian. Continue reading

DEMOKRASI EKONOMI DAN DEMOKRASI INDUSTRIAL

Akhir-akhir ini semakin luas dibahas sistem Ekonomi Syariah yang dianggap lebih adil dibanding sistem ekonomi yang berlaku sekarang khususnya sejak 1966 (Orde Baru) yang berciri kapitalistik dan bersifat makin liberal, yang setelah kebablasan kemudian meledak dalam bentuk bom waktu berupa krismon tahun 1997. Krismon yang menghancurkan sektor perbankan modern kini tidak saja telah menciutkan jumlah bank menjadi kurang dari separo, dari 240 menjadi kurang dari 100 buah, tetapi juga sangat mengurangi peran bank dalam perekonomian nasional.

Dalam pada itu Sistem Ekonomi Pancasila yang bertujuan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (sila ke-5) jelas berorientasi pada etika (Ketuhanan Yang Maha Esa), dan kemanusiaan, dengan cara-cara nasionalistik dan kerakyatan (demokrasi). Secara utuh Pancasila berarti gotong-royong, sehingga sistem ekonominya bersifat kooperatif/ kekeluargaan/ tolong-menolong.

Jika suatu masyarakat/negara/bangsa, warganya merasa sistem ekonominya berkembang ke arah yang timpang dan tidak adil, maka aturan mainnya harus dikoreksi agar menjadi lebih adil sehingga mampu membawa perekonomian ke arah keadilan ekonomi dan sekaligus keadilan sosial.

Profit-Sharing dan Employee Participation. prinsip profit-sharing atau bagi-bagi keuntungan dan resiko yang jelas merupakan ajaran sistem Ekonomi syariah dan sistem ekonomi pancasila sebenarnya sudah diterapkan di sejumlah negara maju (welfare statte) yang merasa bahwa penerapan prinsip profit sharing dan employee participation lebih menjamin ketentraman dan ketenangan usaha serta untuk menjamin keberlanjutan suatu usaha

Economic democracy is typically used to denote a variety of forms of employee participation in the ownership of enterprises and in the distribution of economic rewards;

Industrial democracy refers to the notion of worker participation in decision-making and employee involvement in the processes of control within the firm. (Poole 1989: 2)

Meskipun pengertian economic democracy jelas lebih luas dari industrial democracy namun keduanya bisa diterapkan sebagai asas atau “style” manajemen satu perusahaan yang jika dilaksanakan dengan disiplin tinggi akan menghasilkan kepuasan semua pihak (stakeholders) yang terlibat dalam perusahaan. Itulah demokrasi industrial yang tidak lagi menganggap modal dan pemilik modal sebagai yang paling penting dalam perusahaan, tetapi dianggap sederajat kedudukannya dengan buruh/tenaga kerja, yang berarti memberikan koreksi atau reformasi pada kekurangan sistem kapitalisme lebih-lebih yang bersifat neoliberal.

Prinsip employee participation yaitu partisipasi buruh/karyawan dalam pengambilan keputusan perusahaan sangat erat kaitannya dengan asas profit-sharing. Adanya partisipasi buruh/karyawan dalam decision-making perusahaan berarti buruh/karyawan ikut bertanggung jawab atas diraihnya keuntungan atau terjadinya kerugian.

Banyak perusahaan di negara kapitalis yang menganut bentuk negara kesejahteraan (welfare state) telah menerapkan prinsip profit-sharing dan employee participation ini, dan yang paling jelas diantaranya adalah bangun perusahaan koperasi, baik koperasi produksi maupun koperasi konsumsi, terutama di negara-negara Skandinavia.

Mengapa profit-sharing dan share-ownership?

Berdasarkan penelitian 303 perusahaan di Inggris, alasan perusahaan mengadakan aturan pembagian laba dan pemilik saaham oleh buruh/ karyawan ada 5 yaitu(poople : 70-71) :

1.       Komitmen moral (moral commitment);

2.       Penahanan staf (staff retention);

3.       Keterlibatan buruh/karyawan (employee involvement);

4.       Perbaikan kinerja hubungan industrial (improved industrial relations performance);

5.       Perlindungan dari pengambilalihan oleh perusahaan lain (protection against takeover).

Continue reading

Bahteramas dan Fenomena Koperasi Palsu

Akhir-akhir ini beberapa media massa dan termasuk koran harian ini memuat mengenai kasus dana yang macet di Koperasi Simpan Pinjam (KSP)Bahteramas di wilayah Kabupaten Banyumas. Mulanya terjadi kasus rush atau penarikan dana oleh nasabah secara besar-besaran di koperasi ini yang dikarenakan nasabahnya sulit untuk mengambil dana mereka. Menurut informasi dari manajemen tidak sedikit yang dirugikan, menyangkut uang 8 milyard dari kurang lebih 23.000 nasabah (calon anggota)nya. Ditambah lagi 927 orang karyawan yang juga menjadi korban, tidak saja tabungan pribadi mereka, tapi juga materiel dan imateriel karena nasabah mendesak mereka untuk mendapatkan dana mereka kembali. Sebagian besar diantaranya malah ada yang sudah menggadaikan rumah, tanah dan menguras apa saja yang mereka miliki demi memenuhi tuntutan nasabah.

Kasus ini juga tersebar hampir merata di seluruh kecamatan di Kabupaten Banyumas. Nasabahnya rata-rata adalah rakyat kecil seperti pedagang kaki lima, buruh kecil, petani kecil, pegawai kecil. Di tengah kesulitan hidup yang mencekik akibat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) habis sudah tabungan yang mereka kumpulkan bertahun-tahun sebagai salah satu social safety hidup mereka ditengah ekonomi yang tidak menentu dan jaminan sosial yang nihil dari Pemerintah. Ibarat sudah jatuh miskin tertimpa sial pula. Continue reading

BANK PADI ATASI JATUHNYA HARGA DASAR GABAH PETANI

Sejumlah petani dan masyarakat yang terwadah dalam Koperasi kelompok Tani Amanah di desa Blimbingrejo, kecamatan Nalumsari, kabupaten Jepara, membentuk bank padi yang sebelumnya pernah dirintis oleh koperasi Unit Desa Trikarya di kabupaten banyuwangi, Jawa Timur. Bank padi milik koperasi itu mendapatkan dukungan penuh pendiriannya dari pemerintah kabupaten jepara dan Kementerian negara Koperasi dan UKM. Peresmian penggunaannya dilakukan oleh menteri koperasi dan UKM Ali Marwan Hanan, sabtu (21/2). Unit kegiatan Bank Padi KTT Amanah tani adalah menerima penjualan gabah petani sesuai harga dasar yang ditetapkan pemerintahdan melakukan rise milling unit (RMU) yang meliputi pengeringan padi, penyelapan padi, simpan pinjam dan sarana produksi padi (seprodi). Untuk menunjang kegiatan itu, sejumlah peralatan yang dimiliki seperti mesin pengering dan mesin RMU berkapasitas besar tersedia dengan lengkap.

Menurut Wakil Ketua Bank Padi Mashudi, kegiatan yang dilakukan bank padi itu, secara langsung  mampu membantu melakukan pemasaran hasil padi petani di daerah sekitar bank. Mereka dapat menjual dan menyimpan atau menitipkan gabah mereka di bank, dengan harga dan biaya sewa yang  telah disepakati kedua pihak berdasarkan kualitas dan harga di pasar yang tidak merugikan petani. Petani juga bisa mendapatkan jasa pengeringan gabah yang mereka miliki untuk mendapatkan gabah dengan kadar air yang telah ditentukan untuk gabah kering giling (GKG). Minimal jumlah gabah petani yang dapat dikeringkan oleh bank padi sejumlah 5 ton, dengan harga pengeringan tiap tonnya berdasarrkan ketentuan yang telah ditetapkan  bank padi. Continue reading

SEJARAH KOPERASI

Hai kawan kalian pastinya sudah sering dengar apa itu yang namanya koperasi apalagi anak ekonomi wah harus tau tuh. koperasi itu berasal dari kata CO dan OPERATION yang artinya bersama – sama bekerja, jadi koperasi itu adalah lembaga atau institusi yang tumbuh atas dasar solidaritas tradisional (gotong royong) dan kerjasama antar individu, yang pernah berkembang sejak awal sejarah manusia sampai pada awal “Revolusi Industri” di Eropa pada akhir abad 18 dan selama abad 19, sering disebut sebagai Koperasi Historis atau Koperasi Pra-Industri. Koperasi Modern didirikan pada akhir abad 18, terutama sebagai jawaban atas masalah-masalah sosial yang timbul selama tahap awal Revolusi Industri. Munculnya koperasi digagas oleh Robert Owen (1771–1858), yang menerapkannya pertama kali pada usaha pemintalan kapas di New Lanark, Skotlandia. Gerakan koperasi ini dikembangkan lebih lanjut oleh William King (1786–1865) – dengan mendirikan toko koperasi di Brighton, Inggris. Pada 1 Mei 1828, King menerbitkan publikasi bulanan yang bernama The Cooperator, yang berisi berbagai gagasan dan saran-saran praktis tentang mengelola toko dengan menggunakan prinsip koperasi. Koperasi akhirnya berkembang di negara-negara lainnya. Di Jerman, juga berdiri koperasi yang menggunakan prinsip-prinsip yang sama dengan koperasi buatan Inggris. Koperasi-koperasi di Inggris didirikan oleh Charles Foirer, Raffeinsen, dan Schulze Delitch. Di Perancis, Louis Blanc mendirikan koperasi produksi yang mengutamakan kualitas barang. Nah sedangkan di Indonesia koperasi diperkenalkan oleh R. Aria Wiriatmadja di Purwokerto, Jawa Tengah pada tahun 1896. Dia mendirikan koperasi kredit dengan tujuan membantu rakyatnya yang terjerat hutang dengan rentenir. Koperasi tersebut lalu berkembang pesat dan akhirnya ditiru oleh Boedi Oetomo dan SDI. Menurut Drs. Muhammad Hatta(Bapak Koperasi Indonesia) adalah lembaga ekonomi yang paling cocok jika diterapkan di Indonesia dikarenakan sifat masyarakat Indonesia yang tinggi kolektifitasannya dan kekeluargaan. Tapi sayangnya lembaga ekonomi ini malah tidak berkembang dengan pesat di negara Republik Indonesia ini. Kapitalisme berkembang dengan pesat dan merusak sendi-sendi kepribadian bangsa tanpa berusaha untuk memperbaikinya padahal undand-undang koperasi sudah ada pada saat kemerdekaaan yaitu di pasal 33 UUD ayat 1. Namun apa di daya jurang kesenjangan sosial semakin lebar dan tak teratasi lagi di saat perkonomian Indonesia saat ini merangkak naik. Saya berharap koperasi tumbuh kembali untuk menopang UKM –UKM maupun pengusaha kecil yang sangat luas untuk membuka lapangan pekerjaan.